Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X

Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X telah mengeluarkan Sabdaraja dan Dawuh Raja. Isi dalam Sabdaraja serta Dawuh Raja tersebut sempat menjadi perdebatan di kalangan internal Keraton Yogyakarta.
Sri Sultan pun telah memberikan penjelasan terkait isi dari Sabdaraja serta Dawuh Raja tersebut, Jumat (8/5/2015). Melalui penjelasan tersebut, ia berharap masyarakat Yogyakarta serta internal Keraton, tak lagi memperdebatkan hal tersebut dan memahami alasan serta isi utuh dari Sabdaraja dan Dawuh itu.

Berikut isi dari Sabdaraja dan Dawuh Raja yang disampaikan Sri Sultan HB X.

SABDA RAJA, 30 April 2015 :

Gusti Allah, Gusti Agung, Kuoso Cipto paringono siro kabeh adiningsun, sederek dalem, sentono dalem lan abdi dalem nompo welinge dawuh Gusti Allah, Gusti Agung, Kuoso Cipto lan romo ningsun eyang-eyang ingsun, poro leluhur Mataram wiwit waktu iki ingsun nompo dawuh kanugrahan dawuh Gusti Allah, Gusti Agung, Kuoso Cipto asmo kelenggahan ingsun Ngarso Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram, Senopati ing Kalogo Langenging Bawono Langgeng Langgenging Toto Panotogomo. Sabdo Rojo iki perlu dimangerteni diugemi lan ditindakake yo mengkono sabdo ingsun.

Artinya :

Tuhan Allah, Tuhan Agung, Maha Pencipta, ketahuilah para adik-adik, saudara, keluarg di Keraton dan abdi dalem, saya menerima perintah dari Allah, ayah saya, nenek moyang saya dan para leluhur Mataram, mulai saat ini saya bernama Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo. Sabda Raja ini perlu dimengerti, dihayati dan dilaksanakan seperti itu sabda saya.

DAWUH RAJA, 5 Mei 2015 :

Siro adi ingsun, seksenono ingsun Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram, Senopati ing Ngalogo Langenging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo Kadawuhan netepake Putri Ingsun Gusti Kanjeng Ratu Pembayun tak tetepake Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Mangertenono yo mengkono dawuh ingsun.

Artinya :

Saudara semua, saksikanlah saya Sampean Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Surya ning Mataram, Senopati ing Kalogo, Langenging Bawono Langgeng, Langgeng ing Toto Panotogomo mendapat perintah untuk menetapkan Putri saya Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Mengertilah, begitulah perintah saya. Tanggapan Kraton Solo terkait Sabda Raja Sri Sultan HB X

Polemik Sabda Raja membuat sebagian kalangan dari trah Mataram ikut berkomentar. Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandansari, anggota keluarga Kasunanan Kraton Surakarta mengaku turut prihatin dengan permasalahan yang terjadi di Kraton Yogyakarta.

“Lebih baik dikumpulkan saja, tanya maksudnya (Sabda Raja),” kata GKR Wandansari kepada wartawan di Komplek Makam Raja Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Rabu (6/5/2015).

Wanita yang akrab disapa Gusti Mung ini mengatakan, apa yang terjadi di Keraton Solo dapat menjadi contoh bagi Keraton Yogyakarta. Ia berharap pertemuan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga kerajaan, nantinya memperoleh solusi terbaik terkait polemik di Yogyakarta.

Namun demikian, ia meminta kepada pihak manapun jika masih mengaku sebagai trah Mataram untuk tidak membuat aturan atau paugeran sendiri. “Di Solo ada Plt raja, karena raja tidak bisa melindungi sentono dalem dan abdi dalem (keluarga dan abdi), dan seharusnya tetap menjalankan wengku (harus menjalankan adat) kalau tidak mau, ya harus keluar dari adat, bikin kraton sendiri,” tegasnya.

Menurut dia, Kasunanan Surakarta ikut terluka dengan Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 30 April lalu. Sebab, di dalamnya turut menyinggung mengenai perjanjian, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan, yang menyangkut Mataram sebelum perjanjian Giyanti, yang menyebabkan Mataram pecah menjadi dua, Solo dan Yogyakarta. “Mestinya Solo juga terluka, karena membahas mengenai bumi Mataram tidak hanya berorientasi pada Yogyakarta saja, tetapi juga Surakarta,”ucapnya.

Sebelumnya, Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi dengan keras aksi keluarga keraton. Bahkan, Sri Sultan Hamengku Buwono X mempersilakan seluruh kerabat untuk mengeluarkan unek-uneknya terkait ketidaksetujuannya mengenai langkah yang akan diambil. Karena itu, dia berencana memanggil semua kerabat Keraton Yogyakarta pada minggu depan. “Minggu depan, saya panggil semua. Biar sekarang yang enggak setuju berkoar dulu semua,” ujar Sultan di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY.

Sebelumnya, pada 30 April 2015, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan sabda raja yang di antaranya berisi ihwal penggantian nama. Setelah itu, Selasa 5 Mei 2015, Sultan mengangkat GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, sekaligus putri mahkota.

Tanggapan mengenai Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X

Ketua Forum Persaudaran Umat Beriman, Kyai Abdul Muhaimin, menyayangkan isi Sabdaraja yang mengganti gelar Raja Kraton Yogyakarta. Dia menilai penggantian gelar itu membingungkan masyarakat Yogyakarta. “Bisa memunculkan polarisasi tidak terkendali,” kata dia pada Selasa, 5 Mei 2015.

Menurut Muhaimin, gelar lama Sultan menggambarkan konsep kepemimpinan politik dan spritual yang menjadi warisan sejarah panjang Mataram Islam. Penggantiannya menimbulkan pertanyaan luas di masyarakat Yogyakarta. “Rakyat Yogyakarta bisa bergolak, sekarang sudah banyak yang bertanya-tanya soal maksud Sabdaraja itu,” ujarnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat ini berpendapat konsep kepemimpinan komprehensif terwakili di nama gelar Sultan Kraton Yogyakarta selama ini, yakni Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Di gelar ini ada kesatuan nilai budaya Jawa dan Islam.
“Kepemimpinan negara menyatu dengan kepemimpinan agama, makanya layak disebut khalifatullah,” kata Muhaimin. Namun, dengan penghapusan gelar “khalifatullah”, menurut Muhaimin, konsep kepemimpinan yang lama menjadi tereduksi nilainya. Penggantian gelar ini sekaligus memutus rantai konsistensi sejarah Kraton Mataram Islam. “Nama agung dinas Mataram Islam menjadi tereduksi,” ujar dia. Muhaimin menambahkan penghapusan gelar “Khalifah” juga menurunkan derajat kewibawaan kepemimpinan Raja Kraton Yogyakarta. Dia khawatir isi Sabdaraja justru mengkerdilkan kedudukan raja di mata masyarakat. “Ini berpengaruh ke identitas Kraton Yogyakarta,” kata dia.

Dia juga menganggap kemunculan Sabdaraja tidak meredakan masalah polemik di isu suksesi Raja Kraton Yogyakarta. Muhaimin tidak sepakat dengan pemahaman perubahan gelar itu bisa memuluskan kemunculan Sultan perempuan. “Simbol-simbol pemimpin di Kraton Yogyakarta merujuk ke figur laki-laki semua,” kata dia.

Sedangkan Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Heddy Shri Ahimsa Putra, menganggap kemunculan Sabdaraja menjadi penanda penting bahwa Kraton Yogyakarta telah berubah. Penghapusan gelar Khalifah itu melenyapkan separuh dari derajat keistimewaan Yogyakarta. Masyarakat harus siap melihat kraton sudah berubah.
Heddy menilai Sabdaraja memang tampak berkaitan dengan isu suksesi di Kraton Yogyakarta, yang selama ini, diriuhkan dengan perdebatan keabsahan Sultan perempuan. Tapi, menurut Heddy, masalah ini hanya kelanjutan dari pertentangan antara nilai sistem politik modern dengan tradisional yang mengiringi Kraton Yogyakarta sejak era kemederkaan Indonesia modern. “Di sistem politik modern, gubernur bisa laki-laki dan perempuan, kalau tradisional, Sultan harus laki-laki,” kata dia.

Adapun Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY, Kyai Asyhari Abta, menganggap penggantian gelar di isi Sabdaraja merupakan hak prerogratif Sultan Hamengku Buwono X. Meskipun demikian, menurut Asyhari, penghapusan gelar “khalifah” tidak sejalan dengan konsep pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. “Identitas kerajaan Islam di Kraton Yogyakarta semakin luntur,” kata Asyhari.
Menurut Asyhari, konsep kepemimpinan Kasultanan Islam memang menyatukan kepemimpinan politik dengan agama. Apabila kondisi berubah dari idealnya, menurut Asyhari, peran raja harus menyesuaikan dengan gelarnya dan bukan sebaliknya.

“Namun, itu hak Sultan, kita tidak berhak ikut mengurusi. Meski kurang enak mendengarnya,” kata Asyhari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.